Suchergebnisse

Abstract One of the criteria for an unsolicited toll road project is that the project must be financially feasible. According to the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 23 of 2021, regarding Procedures for Determining Toll Road Concession on Unsolicited Project, the financial feasibility criteria is at least equal to the Weighted Average Cost of Capital plus 2%. The purpose of this study is to analyze the implications of applying the financial feasibility criteria to toll rates and government support. This study shows that the implementation of a Weighted Average Cost of Capital plus 2% as a financial feasibility criterion, increases the initial toll tariff, requires higher government support, in the form of land acquisition costs and/or construction cost support, and reduces investment opportunities for a business entity. Keywords: toll road; unsolicited project; financial feasibility; toll tariff; government support Abstrak Salah satu kriteria proyek jalan tol atas prakarsa badan usaha adalah bahwa proyek tersebut harus layak secara finansial. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021, tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha, kriteria kelayakan finansial adalah sebesar paling rendah sama dengan Weighted Average Cost of Capital ditambah dengan 2%. Tujuan sudi ini adalah menganalisis implikasi penerapan kriteria kelayakan finansial tersebut terhadap tarif tol dan dukungan pemerintah. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan kriteria keyakan sebesar Weighted Average Cost of Capital ditambah dengan 2% sebagai kriteria kelayakan finansial, meningkatkan tarif tol awal, membutuhkan dukungan pemerintah, berupa biaya pengadaan tanah dan/atau dukungan biaya konstruksi, yang lebih besar, serta mengurangi peluang investasi suatu badan usaha. Kata-kata kunci: jalan tol; proyek prakarsa badan usaha; kelayakan finansial; tarif tol; dukungan pemerintah

Abstract This paper describes the disruption of Directorate General of Highway, Ministry of Public Works and Housing, in improving the good governance and financing systems for the execution of regional road. Together with Australia Government through Indonesia Infrastructure Initiative Program, Directorate General of Highway made a grant program called Provincial Road Improvements and Maintenance in the Province of Nusa Tenggara Barat. This program is delivered through pre-financing by local budget and reimbursement grant scheme maximum of 40% by the Central Government with incentives around 10% from total program. Provincial Road Improvements and Maintenance applies good governance and open government principles by involving the road authorities, service provider, and road users through Road Transport and Traffic Forum.The Provincial Road Improvements and Maintenance program successfully improved the stability and service of roads in the Province of Nusa Tenggara Barat with the optimum budget. The program also encourages women participation in order to improve gender equality. As a result, Bappenas with the Ministry of Public Works and Housing and Ministry of Finance plan to replicate this program for the broader coverage in 2018. Keywords: regional road, road stability, road service, road maintenance, road improvement Abstrak Makalah ini menjelaskan persoalan yang dihadapi oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam memperbaiki tata pemerintahan dan sistem pembiayaan yang baik untuk menangani jalan daerah. Bersama Pemerintah Australia, melalui Program Inisiatif Infrastruktur Indonesia, Direktorat Jenderal Bina Marga membuat program hibah yang disebut Provincial Road Improvements and Maintenance di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini disampaikan melalui pre-financing dengan skema kompensasi anggaran daerah dan penggantian maksimum sebesar 40% oleh Pemerintah Pusat dengan insentif sekitar 10% dari total program. Provincial Road Improvements and Maintenance menerapkan tata pemerintahan yang baik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka dengan melibatkan pihak penyelenggara jalan, penyedia jasa, dan pengguna jalan melalui Forum Lalulintas Jalan. Program Provincial Road Improvements and Maintenance berhasil memperbaiki kemantapan dan pelayanan jalan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan dana yang optimal. Program ini juga mendorong partisipasi perempuan dalam rangka meningkatkan kesetaraan jender. Hasilnya adalah bahwa Bappenas bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Keuangan berencana untuk mereplikasi program ini untuk cakupan yang lebih luas pada tahun 2018. Kata-kata kunci: jalan daerah, kemantapan jalan, pelayanan jalan, pemeliharaan jalan, peningkatan jalan

Abstract Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mandates provincial road stabilization targets of 75% and district/city roads of 65%. However, in 2016 the provincial road stability only amounted to 69.81%, while the district / city roads only amounted to 58.85%. Through Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM) Grants Program is expected to increase the capability of local government in the management and maintenance of provincial and district roads; including encouragement to Local Government to increase the allocation for road maintenance by providing grant funds of up to 40%. The results of the PRIM program in NTB province stability of roads is maintained and up from 62% (2012) to 72% (2016). On the other hand, in order to improve the governance of road operators and public involvement in road monitoring, the program involves Forum Lalu Lintas Angkatan Jalan (FLLAJ) as community representatives. FLLAJ is tasked to receive various complaints and enter from the community related to PRIM program and follow up the form of input to the Regional Device Work Unit (SKPD). By involving the community directly will be very helpful in terms of monitoring activities. The community also has a sense of ownership of the road infrastructure in the region. Keywords: FLLAJ, Local Road, Society, PRIM Abstrak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 mengamanatkan target kemantapan jalan provinsi sebesar 75% dan jalan kabupaten/kota sebesar 65%. Namun pada tahun 2016 kemantapan jalan provinsi hanya sebesar 69,81% sedangkan jalan kabupaten/kota hanya sebesar 58,85%. Melalui Program Hibah Peningkatan Kinerja dan Pemeliharaan Jalan Provinsi, yaitu Provincial Road Improvements and Maintenance (PRIM) diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan dan pemeliharaan jalan provinsi dan kabupaten; termasuk dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan alokasi untuk pemeliharaan jalan dengan memberikan dana hibah sebesar maksimal 40%. Hasil dari program PRIM di provinsi NTB, kemantapan jalan mampu terjaga dan naik dari 62% (2012) menjadi 72% (2016). Di sisi lain, untuk dapat meningkatkan tata kelola penyelenggara jalan serta keterlibatan publik dalam pengawasan jalan, program ini melibatkan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (FLLAJ) sebagai perwakilan masyarakat. FLLAJ bertugas untuk menerima berbagai macam keluhan dan masukan dari masyarakat terkait program PRIM serta melakukan tindak lanjut berupa masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan terlibatnya masyarakat secara langsung akan sangat membantu dalam hal pengawasan kegiatan. Masyarakat juga menjadi mempunyai rasa kepemilikan terhadap infrastruktur jalan di daerahnya. Kata-kata kunci: FLLAJ, Jalan Daerah, Masyarakat, PRIM

Abstract The high cost of logistics in Indonesia shows the low connectivity formed by the road network and by other modes of transportation. To improve connectivity, the Government is strengthening toll road infrastructure, with a target of reducing travel time on the island's main causeway to 1.9 hours per 100 km, and new toll roads being built and/or operating for 2500 km. Currently, about 27% of toll roads already built require Government support, both in the form of construction support and state capital participation, with the largest proportion on the island of Sumatera. In the long-term development plan, up to 2030, there are 36% of toll roads indicated to require Government support, the majority of which are located on the island of Sumatera. This study discusses the delivery system for the planned toll road construction until 2030. The results show that up to 2030, there are around 36% of toll roads that will be built requiring Government support. Keywords: toll road network; toll roads; connectivity; Government support; delivery system Abstrak Tingginya biaya logistik di Indonesia menunjukkan rendahnya konektivitas yang dibentuk oleh jaringan jalan maupun oleh moda transportasi lainnya. Untuk meningkatkan konektivitas, Pemerintah memperkuat infra-struktur jalan tol, dengan target mengurangi waktu tempuh di jalan lintas utama pulau menjadi 1,9 jam per 100 km, dan jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi sepanjang 2500 km. Saat ini, sekitar 27% ruas jalan tol yang dibangun, membutuhkan dukungan Pemerintah, baik berupa dukungan konstruksi maupun penyertaan modal negara, dengan proporsi terbesar berada di Pulau Sumatera. Dalam rencana pem-bangunan jangka panjang, sampai dengan tahun 2030, terdapat 36% ruas jalan tol yang terindikasi membutuhkan dukungan Pemerintah, yang mayoritas berada pada Pulau Sumatera. Pada studi ini dibahas delivery system pada rencana pembangunan jalan tol hingga tahun 2030. Studi ini menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2030, terdapat sekitar 36% ruas jalan tol yang akan dibangun membutuhkan dukungan pemerintah. Kata-kata kunci: jaringan jalan tol; ruas jalan tol; konektivitas; dukungan Pemerintah; delivery system